Ada Praktik Goreng Saham, Pasar Modal Indonesia Tidak Sehat?

Pasar saham yang sehat adalah pasar yang efisien, adil, dan transparan—di mana harga mencerminkan informasi yang benar dan semua pelaku memiliki akses yang serupa. 

Namun belakangan, pasar saham Indonesia menjadi bahan perdebatan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap serangkaian kasus manipulasi saham yang melibatkan:

• Influencer pasar modal
• Perusahaan dan individu pengendali transaksi
• Bahkan Direktur Utama emiten

Total denda yang dijatuhkan mencapai miliaran rupiah, dan sebagian kasus telah masuk ke proses pidana. Kasus-kasus terbaru ini membuat diskusi tentang integritas pasar modal. 

Lonjakan Investor vs Lonjakan Kasus

Di satu sisi, pasar modal Indonesia berkembang pesat:

• Jumlah investor pasar modal sudah menembus 21 juta SID.
• Investor saham mendekati 9 juta rekening.
• IHSG berada di kisaran 8.200-an poin pada akhir Februari 2026.

Namun di sisi lain, pertumbuhan partisipasi ritel yang cepat belum sepenuhnya diimbangi dengan:

• Literasi investasi yang merata
• Struktur free float yang sehat
• Mekanisme deterrent yang kuat terhadap manipulasi

Kasus terbaru yang diumumkan OJK menjadi bukti konkret bahwa praktik “goreng saham” masih terjadi—dan dilakukan oleh berbagai level pelaku. Ada indikasi kuat bahwa pertumbuhan jumlah investor jauh lebih cepat dibanding kematangan literasi dan struktur pasar.

Apa Itu “Goreng Saham”? Dasar Teori & Praktik

Istilah goreng saham populer di Indonesia untuk menggambarkan praktik manipulasi harga saham agar naik tajam lalu ditutup oleh pelaku atas biaya investor lain.

Skema goreng saham:

1. Pelaku mengakumulasi saham berkap kecil dengan free float rendah.
2. Harga mulai dinaikkan lewat transaksi internal, volume dipompakan.
3. Narasi positif disebarkan ke publik (media, group investasi, forum).
4. Investor ritel masuk berdasarkan FOMO.
5. Pelaku menjual kembali saham pada puncak, meninggalkan investor ritel rugi.

Ini bukan sekadar teori—beberapa kasus nyata menunjukkan pola yang cocok dengan mekanisme ini.

Kasus Influencer BVN: Denda Rp 5,35 Miliar

OJK menetapkan sanksi administratif kepada pegiat media sosial pasar modal berinisial BVN, yang didenda Rp 5,35 miliar atas manipulasi harga saham periode 2021–2022.

Saham yang terlibat antara lain:

• PT Agro Yasa Lestari Tbk (AYLS)
• PT MD Pictures Tbk (FILM)
• PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk (BSML)

Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, modus yang dilakukan BVN:

• BVN menggunakan beberapa rekening efek untuk membentuk harga yang tidak mencerminkan permintaan dan penawaran sebenarnya.
• Aktif menyebarkan informasi dan proyeksi harga saham di media sosial.
• Namun pada saat bersamaan melakukan transaksi berlawanan dan memanfaatkan reaksi pengikutnya.

Ini adalah pola klasik pump and dump versi digital: narasi dibangun → follower masuk → harga naik → pelaku keluar.

OJK menyatakan tindakan tersebut menciptakan gambaran semu di bursa dan berpotensi memengaruhi keputusan investor ritel.

Kasus ini penting karena untuk pertama kalinya secara tegas regulator menindak figur publik berbasis media sosial dengan denda miliaran rupiah atas manipulasi harga.

Praktik Manipulasi di Level Korporasi

Selain influencer, praktik manipulasi juga terjadi di level korporasi:

1. Manipulasi Saham IMPC: Denda Total Rp 5,7 Miliar

Kasus lain melibatkan manipulasi perdagangan saham PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC). Pihak yang dikenai sanksi:

• PT Dana Mitra Kencana – Rp 2,1 miliar
• UPT – Rp 1,8 miliar
• MLN – Rp 1,8 miliar

Modus dilakukan dengan:

• Mengirim dan menerima dana melalui sejumlah nasabah
• Menciptakan aktivitas perdagangan yang terlihat aktif
• Mempengaruhi persepsi pasar

Nilai transaksi yang teridentifikasi mencapai puluhan miliar rupiah.

Artinya, manipulasi bukan hanya dilakukan oleh influencer atau ritel kecil — tetapi juga entitas yang memiliki akses modal dan jaringan yang lebih luas.

2. Kasus SWAT: Direktur Utama Jadi Tersangka

Kasus yang lebih serius terjadi pada saham PT Sriwahana Adityakarta Tbk (SWAT). Empat orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk SAS (Direktur Utama SWAT)

Detail manipulasi:

• Periode: Juni–Juli 2018
• Menggunakan rekening nominee melalui sembilan perusahaan sekuritas
• Lebih dari 60.000 kali pertemuan transaksi
• Nilai transaksi mencapai ±Rp 230,8 miliar

Modusnya meliputi:

• Dominasi transaksi
• Inisiator beli untuk mendorong harga naik
• Buying market impact

Ini bukan sekadar spekulasi. Ini adalah dugaan rekayasa sistematis.

Kasus ini telah masuk proses pidana dan diserahkan ke kejaksaan.

Free Float & Struktur Kepemilikan: Masalah Struktural

Salah satu akar kecilnya pasar yang sering disebut sebagai “tidak sehat” adalah struktur free float emiten Indonesia.

Apa itu Free Float?

Free float adalah persentase saham yang tersedia untuk diperdagangkan di pasar terbuka oleh publik (non-pengendali).

Masalah Free Float Rendah

Beberapa emiten terutama di papan akselerasi atau skala kecil memiliki free float yang rendah, artinya:

• Saham yang tersedia untuk publik sedikit;
• Harga bisa naik tajam hanya dengan transaksi kecil dari kelompok tertentu;
• Likuiditas rendah membuat harga mudah terdistorsi.

Mahkamah Pasar Modal dan BEI tengah mendorong kenaikan free float minimum menjadi ~15%. Langkah ini dirancang untuk mengurangi ruang bagi manipulasi harga.

Catatan kalkulasi kasar: jika seluruh emiten berhasil memenuhi 15% free float, perusahaan harus melepas saham senilai ratusan triliun rupiah ke publik—ini dimaksudkan untuk meningkatkan likuiditas jangka panjang.

Efektivitas Pengawasan: Antara Proses & Persepsi

Regulator di Indonesia adalah dua entitas utama:

• Otoritas Jasa Keuangan (OJK) — pengawas pasar modal dan lembaga keuangan.
• Bursa Efek Indonesia (BEI) — operator pasar dan monitoring transaksi.

Langkah pengawasan yang telah dilakukan:

• Suspensi saham ketika terjadi lonjakan anomali volume.
• Sanksi administratif pada emiten yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan.
• Penindakan terhadap influencer/manipulator berdasarkan investigasi.
• Rencana aturan free float minimum yang lebih tinggi.
• Pengawasan aktivitas di platform digital.

Namun kritik tetap muncul:

• Suspensi seringkali datang setelah harga sudah melonjak drastis.
• Sanksi administratif terkadang dianggap kurang memberikan efek jera bila tidak diikuti dengan proses hukum pidana.
• Banyak transaksi manipulatif melibatkan akun yang tersebar di beberapa sekuritas, sehingga pengawasan membutuhkan alat analisis data yang lebih kompleks.

Regulator telah meningkatkan penggunaan teknologi surveillance, tetapi tantangan teknis dan hukum tetap signifikan.

Ultimatum Menteri Keuangan: Insentif Ditahan Jika “Saham Gorengan” Belum Dibersihkan

Isu goreng saham kini bukan hanya menjadi perhatian investor, tetapi juga masuk ke ranah kebijakan fiskal. Dalam Financial Forum 2025 di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa dirinya siap memberikan insentif fiskal tambahan untuk investor ritel. Syaratnya, praktik manipulasi saham dibersihkan terlebih dahulu.

Purbaya bahkan memberikan waktu sekitar enam bulan kepada regulator dan bursa untuk menunjukkan tindakan nyata. Ia meminta agar oknum penggoreng saham ditindak tegas agar investor ritel tidak menjadi korban. Pernyataan ini mengandung pesan kuat: insentif fiskal tidak akan diberikan jika integritas pasar belum diperbaiki.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyampaikan bahwa regulator tengah menggodok kebijakan kenaikan batas minimum free float, yang saat ini berada di angka 7,5%. Peningkatan free float dinilai penting untuk mempertebal likuiditas dan mengurangi ruang manipulasi harga pada saham-saham berkapitalisasi kecil.

Ultimatum ini menunjukkan bahwa persoalan saham gorengan telah menjadi isu strategis nasional. Pasar modal tidak hanya dinilai dari kenaikan indeks, tetapi dari sejauh mana ia mampu melindungi investor ritel dan menjaga kepercayaan publik.

Literasi Investor: Tantangan Besar di Era Media Sosial

Pertumbuhan pesat investor ritel membawa tantangan utama: literasi pasar modal.

• Banyak investor membeli saham berdasarkan rekomendasi media sosial, bukan fundamental perusahaan.
• Promosi naratif bullish yang viral sering kali tidak mencantumkan disclosure konflik kepentingan.
• Alat analisis teknikal sering disalahpahami sebagai jaminan profit.

Kasus influencer BVN adalah ilustrasi nyata bagaimana informasi bisa lebih berpengaruh daripada data fundamental—jika tidak ada literasi yang kuat.

Sisi Positif: Apa yang Sudah Berjalan

Meskipun banyak kritik, pasar modal Indonesia tetap memiliki sejumlah capaian positif:

• Infrastruktur perdagangan digital modern dan real-time.
• Transparansi harga dan data perdagangan publik yang relatif tinggi.
• Investor institusi global masih mempertimbangkan akses ke pasar Indonesia.
• Regulasi terus diperbaharui untuk meningkatkan integritas pasar.

Kesimpulan: Pasar Belum Sempurna, Bukan “Rusak Total”

Apakah pasar saham Indonesia tidak sehat? Jawabannya—tidak sepenuhnya sehat, tetapi bukan “rusak total”.

Yang benar:

• Pertumbuhan investor ritel dan inklusi keuangan meningkat.
• Regulasi aktif mengejar manipulasi pasar.
• Infrastruktur perdagangan terus diperbaiki.
• Diskusi serius tentang free float dan perlindungan investor.

Yang masih perlu perbaikan:

• Literasi investor yang masih beragam kualitasnya.
• Praktik manipulasi masih terjadi meskipun sudah ditindak.
• Regulasi perlu semakin cepat dan memberikan efek jera.
• Struktur free float rendah masih mendorong volatilitas ekstrem pada saham tertentu.

Intinya: pasar saham Indonesia masih dalam fase pendewasaan—berkembang pesat, menghadapi tantangan struktural dan perilaku, tetapi terus menuju arah yang lebih sehat dengan dukungan regulasi, teknologi, dan edukasi.